Tindak Pidana Korupsi

BAB I.PENDAHULUAN

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit di ungkap karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih dan biasanaya dialakuakan lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi.Oleh karena itu kejahatan ini biasa disebut dengan while collar crime atau kejahatan kerah putih.

Menyadari kompleknya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis dimensional karena ancamannya yang nyata maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi sungguh-sungguh melaului denagn langkah-langkah yang jelas dan tegasdenagn melibatkan seluruh potensi yang ada adalam masyarakat yang di motori oleh pemerintah dan aparat penegak hokum.

Diberbagai belahan dunia korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana yang lain.Korupsi merupakan masalah serius,tindak pidana ini dapat membahahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat ,membahayakan  stabilitas dan keamanan masyarakat,membahayakan pembangunan social ekonomi,politik,merusak nilai-nilai demokrasi,dan yang pasti merusak moralitas apabila terjadi pembiaran maka akan menjadi sebuah budaya.

Diberlakukanya Undang-undang tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi selain itu ada beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan denagan opersional pemberantasn korupsi,akan tetapi kenyataannya hingga saat ini korupsi tidak makin berkurang bahkan dirasakan makin cenderung meningkat dan modus operandinya yang biasa kelompok kecil berubah menjadi kelompok secara berjamaah.

Dengan gambaran berbagai hal tentang korupsi untuk selanjutnya akan kita bahas mengenai tindak pidana yang meliputi pengertian tindak pidana,tindak pidana korupsi,dan proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.

BAB II.PEMBAHASAN

II.1.1 Pengertian tindak Pidana

Sebelum membahas pengertian korupsi kita bahas terlebih dahulu mengenai tindak pidana.Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah straafbaarfeit untuk menyebutkan istilah tindak pidana.Dalam bahasa belanda straafbaarfeit terdapat makna dari dua pembentuk kata yaitu straafbaar dan feit.Straafbaar dalam bahasa belanda berarti dapat di hokum sedangkan feit dalam bahasa belanda berarti sebagian dari kenyataan.Secara harfiah straafbaarfeit dapat diartikan sbagian dari kenyataan yang dapat dihukum yang mana kurang tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat di hokum adalah manusia sebagai pribadi buakan kenyataan atau perbuatan maupun tindakan.

Sedangkan pengertian dari perkataan straafbaarfeit menurut pakar antara lain:

1.Simons

Menurut Simons dalam rumusannya straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hokum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak            

2.E.Utrect

Mengartikan Straafbaarfeit denagan istilah peristiwa pidana yang sering biasa disebut delik,karena peristiwa itu suatu perbuatan melalaikan maupun akibat yang ditimbulkan karena perbuatan.Peristiwa pidana merupakan peristiwa hokum ( rechtsfeit) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hokum.Tindakan semua unsur yang di singgung oleh ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak  dari peristiwa pidana.Hanya sebagaian yang dapat dijadikan unsure-unsur mutlak suatu tindak pidana.Yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hokum( unsure melawan hokum)sebab itu dapat dijatuhi hukuman dan adnaya seoarang pembuat atau orang yang bertanggung jawab.

3.Pompe

Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hokum yang denagan sengaja atau tidak sengaja telah dilakuakan oleh seorang pelaku  diamana penajatuahan hukuman terhadap pealau adalah penting demi terpeliharanya tertib hokum dan terjaminnya ktertiban kpentimgan umum.

4.Moeljatno

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hokum larangan yang mana dikenai sanksi berupa pidanan tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hokum yang di ancam dengan pidana yang ditujukan pada akibat perbuatan.Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsure-unsur :

• Perbuatan manusia
• Memenuhi syarat formil dalam Undang-Undang ,syarat formil harus ada karena asas legaliatas sesuai pasal 1 ayat ( 1 ) KUHP.
• Bersifat melawan hokum ( syarat materiil )

Tindak Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

II.1.2 Unsur-Unsur tindak pidana

1. Unsur subjektif

• Kesengajaan atau kelalaian
• Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP.
• Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian ,penipuan,pemerasan,pemalsuan,dan lain-lain.
• Merencanakan terlebih dahulu,seperti yang terdapat dalam kejahatanmenurut pasal 340 KUHP.

2. Unsur Objektif

• Sifat melawan hokum
• Kualiatas dari pelaku
• Kausalitas

II.1.3 jenis –jenis tindak Pidana

• Pelanggaran ( opzet )
• Kejahatan ( culpa )

II.1.4 Tempat dan waktu Tindak pidana

Tempat tindak pidana Locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung sedangkan waktu tindak pidana atau tempus delicti  adalah waktu dimana tindak pidana itu dilakukan.menurut Prof.Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukan tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakuakan perbuatannya secara materiil.yang dianggap locus delicti adalah:

• Tempat dimana seorang pelaku telah mealakuakan perbuatanya.
• Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
• Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul.

II.2 PIDANA KORUPSI

II.2.1 Pengertian Korupsi

Korupsi menurut bahasa latin yaitu corruption yang berarti penyuapan sedangkan Corruptore berarti merusak, gejala dimana para pejabat,badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan,pemalsuan serta tindakan lainnya.Korupsi merupakan sesuatu yang busuk,jahat dan merusak karena korupsi menyangkut segi-segi moral yang menyangkut masalah penyuapan,yang berhubungan denagn manipulasi dibidang ekonomi dan yang berhubungan denagn manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Berdasarkan undang-undang bahwa korupsi diartikan:
Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara (Pasal 2);
Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian yang hampir sama dengan korupsi. Tindak Pidana Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999).

3. Setiap orang atau pegawai negeri sipil/penyelenggara negara yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001).

4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001).

5. Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001:

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atauKepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

e. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahanbarang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, ataukeselamatan negara dalam keadaan perang atau yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

6. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001).

7. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001).

8. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja (Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001):

a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat,

atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

9. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001).

10. Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 :

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan

utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolaholah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal

diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau

i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

11. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

12. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji

dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan (Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999).

13. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999).

.

II.2.2 Subjek Tindak Pidana Korupsi

a. Setiap orang termasuk korporasi,

b. Memperkaya diri sendiri, orang lain/korporasi,

c. Dapat merugikan negara,

d. Perbuatan melawan hokum

II.2.3 Ruang lingkup Tindak pidana korupsi

a. Keuangan Negara atau perekonomian negara,

b. Suap menyuap (menerima janji, tawaran dan/atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut) baik kepada pejabat publik, swasta, maupun pejabat internasional,

c. Penggelapan dalam jabatan,

d. Pemerasan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang memeras orang sama dengan korupsi),

e. Perbuatan Curang (Pemborong, ahli bangunan, penjual pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, Pengawas rekanan TNI/Polri yang melakukan atau membiarkan perbuatan curang sama dengan korupsi),

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan sengaja baik langsung ataupun tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya sama dengan korupsi),

g. Gratifikasi (Pegawai Negeri yang mendapat gratifikasi dan tidak melaporkannya ke KPK dianggap korupsi).

II.2.4 Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

III. KESIMPULAN

Dibutuhkannya upaya tindakan hukum yang lebih keras dan tegas dalam memberikan hukuman (punishment) terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang telah menyelewengkan wewenang maupun tanggung jawab sebagai aparatur Negara. Upaya tersebut dapat berupa kurungan penjara seumur hidup, hukuman mati, maupun memiskinkan para koruptor. Hal tersebut dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi siapa saja yang akan melakukan perbuatan tercela tersebut yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Diperlukannya suatu kemauan dan keinginan yang kuat (political will) dari lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kebijakan pemerintah maupun KPK yang telah diatur serta disusun sebagai strategi dalam memberantas korupsi yang diterapkan akan percuma dan sia-sia jika upaya tersebut tidak

dibarengi dengan niat serta kemauan yang kuat dari para Penyelenggara Negara. Dengan tidak adanya niat tersebut maka segala upaya yang dilakukan oleh KPK maupun badan-badan penegak hukum lainnya dalam menekan dan memberantas korupsi di Indonesia akan berjalan di tempat dan mandul. Oleh karena itu sebuah political will yang kuat akan sangat berharga dalam melawan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Dukungan masyarakat luas baik dari kalangan organisasi masyarakat, pelaku bisnis, serta mahasiswa sangat dibutuhkan untuk dapat melanjutkan Dukungan masyarakat luas baik dari kalangan organisasi masyarakat, pelaku bisnis, serta mahasiswa sangat dibutuhkan untuk dapat melanjutkan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah korupsi. Setelah adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, masyarakat diharapkan dapat menerapkan prilaku anti korupsi terhadap penyelenggara negara. Dengan adanya upaya tersebut maka akan terhindar dari upaya melakukan korupsi pada penyelenggara negara.

Konsistensi dari lembaga penegak hukum dan juga para aparatur Negara dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintahan. Karena jika melakukan upaya tersebut hanya berorientasi pada jangka pendek maka dikhawatirkan gejala tindak pidana korupsi dapat tumbuh kembali. Oleh karena itu, peneliti sekali lagi menegaskan dan menekankan perlu adanya sikap yang tegas dan konsisten dari para Penyelengara Negara dalam menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi. Selain saran dan rekomendasi terhadap upaya pemerintah dalam menangani korupsi, peneliti juga akan memberikan saran kepada para pembaca dan calon peneliti yang nantinya tertarik dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Jika ingin melakukan penelitian terhadap masalah mengenai korupsi harap diperhatikan keakuratan data yang akan dijadikan referensi maupun acuan dalam melakukan penelitian, terutama data-data yang mengenai badan yang memiliki wewenang dan juga tugas dalam masalah tersebut. Selain itu perlu juga mengetahui apa saja yang dilakukan oleh badan Dukungan masyarakat luas baik dari kalangan organisasi masyarakat, pelaku bisnis, serta mahasiswa sangat dibutuhkan untuk dapat melanjutkan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah korupsi. Setelah adanya upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik, masyarakat diharapkan dapat menerapkan prilaku anti korupsi terhadap penyelenggara negara. Dengan adanya upaya tersebut maka akan terhindar dari upaya melakukan korupsi pada penyelenggara negara.

Konsistensi dari lembaga penegak hukum dan juga para aparatur Negara dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan tata pelayanan pemerintahan. Karena jika melakukan upaya tersebut hanya berorientasi pada jangka pendek maka dikhawatirkan gejala tindak pidana korupsi dapat tumbuh kembali. Oleh karena itu, peneliti sekali lagi menegaskan dan menekankan perlu adanya sikap yang tegas dan konsisten dari para Penyelengara Negara dalam menyatakan perang terhadap tindak pidana korupsi.

BAB.IV DAFTAR PUSTAKA

Evi Hartanti,SH , 2005 , Tindak Pidana Korupsi,Sinar Grafika,Semarang.

 Adji, Indriyanto Seno, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Jakarta: Diadit Media, 2007.

 Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.

KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

 Hamzah, Andi,, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Pengantar Ilmu Hukum

 Dicatat dan dikutip dari Materi Kuliah Pengantar Ilmu Hukum 

Dengan Pemateri : Yudi Kornelis, SH, M.Hum

Menurut Dr Soedjono Dirdjosisworo

       PIH sering kali dinamakan Ensiklopedia hukum oleh dunia studi hukum yang merupakan pengantar (introduction atau inleiding) untuk ilmu pengetahuan hukum, ilmu pengetahuan hukum berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan penting hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum

Menurut Prof Dr Achmad Sanusi

       PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar (basis leervak), karena sebagai mata pelajaran dasar itulah maka PIH bukan merupakan  suatu pelajaran dasar itulah maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktek, sehingga jarang sekali diperlukan didalam praktek, dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta, namun demikian, sebagai mata pelajaran PIH harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang-cabang ilmu hukum. Maka dari itu PIH tidak boleh dianggap kecil nilainya.

Hakikat PIH

a.       PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya, mahasiswa tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu hukum tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu

b.      Sebagai suatu mata pelajaran, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan dan persoalan-persoalan dibidang hukum sehingga menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mahasiswa yang ingin mendalami ilmu hukum.

c.       PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri, berbeda dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya, PIH mempunyai cara pendekatan yang khusus ialah memberikan pandangan tentang hukum secara umum

d.      Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar maka bagi mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dahulu, tanpa penguasaan PIH, mereka akan mendapatkan kesulitan atau kegagalan

Kodifikasi Hukum

                Pembukuan secara lengkap dan sistematis tentang hukum tertentu, yang menyebabkan timbulnya kodifikasi hukum ialah tidak adanya kesatuan dan kepastian hukum

Aliran-aliran hukum setelah adanya kodifikasi hukum

a.       Aliran Legisme, yang berpendapat bahwa hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum

b.      Aliran Freie Rechtslehre, yang berpendapat bahwa hukum terdapat didalam masyarakat

c.       Aliran Rechtsvinding adalah aliran diantara aliran Legisme dan aliran Freie Rechtslehre, aliran Rechtsvinding berpendapat bahwa hukum terdapat dalam undang-undang yang diselaraskan dengan hukum yang ada didalam masyarakat

Klasifikasi Hukum

                Penggolongan yang didasarkan pada berbagai sudut pandangan dan ukuran (maatstaven), misalnya didasarkan pada sumbernya, daerah kekuasaannya, dan kekuatan berlakunya

Tujuan Klasifikasi Hukum

a.       Dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk mencapai suatu pengertian yang lebih baik

b.      Dari segi praktis supaya lebih mudah menemukan dan menetapkan hukum.

Subjek Hukum

       Sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum

Argumentum A contrario

       Penafsiran Undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang

Peristiwa Hukum

       Suatu rechtsfeit atau kejadian hukum atau suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum

Masyarakat Hukum

       sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka

Perbuatan Hukum

       Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban

Sumber sumber Hukum Material Dan Formil

1.      Sumber Hukum Material dapat ditinjau dari pelbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya

                Contohnya :

                Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebuthan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum

                Seorang ahli kemasyarakatan (sosioloog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber Hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat

2.      Sumber-sumber Hukum Formal antara lain adalah :

a.       Undang-undang (Statute)

b.      Kebiasaan (costum)

c.       Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie)

d.      Traktat (Treaty)

e.       Pendapat Sarjana Hukum (doktrin)

Kaidah

                Ketentuan Yang mengatur tingkah laku dan sifat tindak tanduk manusia dalam masyarakat, kata kaidah berasal dari bahasa arab dan norma berasal dari bahasa Latin yang berarti ukuran

Macam-macam kaidah Sebagai berikut :

1.   Kaidah Susila yaitu kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat didalam sanubari karena manusia adalah makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat, tidak mengindahkan norma susila berarti asusila

                Contohnya : Jangan mencuri milik orang lain, berbuat jujur, hormati sesama, jangan membunuh

2. Kaidah Kesopanan ialah ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat, dasar norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, oleh karena itu, kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat.

       Contohnya : Orang muda wajib menghormati orang yang lebih tua, meminta izin dahulu bila masuk rumah, mempersilakan duduk nenek yang berada dikereta apai, mengenakan pakaian yang pantas jika menghadiri pesta, jangan meludah dihadapan orang lain.

3. Kaidah Agama atau kaidah kepercayaan adalah norma agama yang berpangkal pada kepercayaan pada tuhan yang maha esa, norma agama dianggap sebagai ketentuan dari tuhan, jadi norma agama atau kepercyaan adalah norma susila yang aslinya dari tuhan yang isinya larangan perintah-perintah dan ajaran.

       Contohnya : Jangan berbuat cabul, jangan memperkosa, jangan membunuh, hormati ibu bapakmu.

4. Kaidah Hukum

       Yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat

Contoh Kaidah Hukum

a.       Perkawinan sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan (pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974)

b.      Tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 BW)

c.       Apabila sesuatu persetujuan perburuhan dibuat tertulis maka biaya akta beserta lain-lain biaya tambahan harus dipikul oleh majikan (Pasal 1601)

d.      Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain tanpa hak, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun (Pasal 338 KUHP)

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain dengan maksud untuk memilki secara melawan hukum diancam karenaa pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak 6 Rupiah (pasal 362 KUHP)

 

Hukum

                Himpunan Peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Unsur Yang Berkembang Dalam Hukum

1.      Peraturan dibuat oleh yang berwenang

2.      Bertujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat

3.      Mempunyai ciri memerintah dan melarang

4.      Bersifat memaksa agar ditaati

Tujuan Hukum

1.      Menurut Apedoorn adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

2.      Menurut Prof Soebakti tujuan hukum adalah mengabdi tujuan negara yang intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya

Hukum Dalam Arti Penguasa

                Keputusan-keputusan penguasa hukum yang merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah, dibuat oleh yang berwenang, dalam hal ini Badan Legislatif, contohnya : Undang-undang dibuat oleh Presiden bersama DPR, Peraturan daerah Tingkat I oleh DPRD Tingkat I Bersama Gubernur

Hukum ditaati orang menurut beberapa teori dan mazhab

Mazhab Hukum Alam Atau Kodrat

                Suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu, menurut mazhab hukum alam, apabila keadilan terganggu akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula yaitu situasi yang adil menurut orang yang berpikir sehat

Mazhab sejarah berpendapat.

       Bahwa tiap-tiap hukum ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat.

Teori Teokrasi

       Bahwa hukum adalah kemauan tuhan, dasar kekuatan hukum dari teori itu ialah kepercayaan kepada tuhan

Teori Kedaulatan Rakyat

       Perjanjian masyarakat, teori itu mengajarkan bahwa dasar hukum adalah akal dan rasio manusia (rasionalisme)

Teori Kedaulatan Negara

       Menyatakan hukum adalah kehendak negara, hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat dan negara mempunyai kekuasaan tak terbatas.

Teori Kedaulatan Hukum

       Hukum berpendapat bahwa hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat.

Asas Keseimbangan

       Pembagian keuntungan & kerugian dalam hal tidak ditetapkan terlebih dahulu dsar-dasarnya ialah  bahwa tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama

Delapan Dasar Penggolongan Hukum Yang Lazim Digunakan ialah :

       1. Sumbernya

       2. Daerah Kekuasaanya

       3. Kekuatan Berlakunya

       4. Isinya

       5. Fungsi & Pemeliharannya

       6. Bentuknya

       7. Wujudnya

       8. Waktu Berlakunya

Contoh Hukum Berdasarkan Kekuasaanya

a.       Hukum Nasional adalah hukum yang hanya berlaku dalam wilayah negara tertentu.

b.      Hukum Internasional yaitu hukum yang berlaku di wilayah berbagai negara.

c.       Hukum Asing adalah hukum yang berlaku dinegara lain

Perbedaan Antara Hukum Pidana & Hukum Perdata

                Hukum Perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan, sedangkan Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

Penemuan Hukum

1.      Hakim merupakan faktor pembentukan hukum

         seorang hakim harus bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal peraturan-perundangan tidak meyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dengan kata lain hakim harus menyesuaikan Undang-undang dengan hal yang kongkrit, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat

 

2. Keputusan hakim bukan peraturan umum

       Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan perundang-undangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legistatif (badan pembentuk perundang-undangan) oleh karena keputusan hakim tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku seperti peraturan umum, keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan

        

Penafsiran Hukum

Dengan adanya kodifikasi hukum, hukum itu lalu menjadi beku, statis dan sukar berubah, adapun yang selalu melaksanakan kodifikasi hukum ialah hakim, karena dialah yang berkewajiban menegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapnya, namun tetap juga kurang sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan hingga menyulitkan dalam pelaksanaanya, hal ini disebabkan karena pada waktu kodifikasi dibuat , ada hal-hal atau benda-benda yang belum ada atau belum dikenal

Contohnya :

       Masalah listrik , aliran listrik dahulu belum dianggap benda, sehingga siapa dengan sengaja menyambung listrik tanpa seizin yang  berwajib termasuk perbuatan yang melanggar hukum yaitu tindakan pencurian, oleh karena itu hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada  kepastian hukum, sedangkan didalam memberi keputusan hakim juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadulan yang hidup dalam masyarakat, agar terdapat keluwesan hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat

Beberapa macam penafsiran hukum

1.      Penafsiran tata bahasa

         yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang.

         Contohnya : Dilarang Parkir Kendaraan, orang mungkin bertanya kendaraan yang dimaksud kendaraan yang seperti apa?

2. Penafsiran Sahih

       Penafsiran yang pasti terhadap kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, misalnya Pasal 98 KUHP “malam” berarti waktu antara matahari terbenan dan matahari terbit pasal 101 KUHP “ternak” berarti hewan  yang berkuku satu, hewan mamah biak dan babi.

3. Penafsiran Historis

       a. sejarah hukumnya yang diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut, sejarah terjadinya hukum, dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan  dalam DPR dan surat menyurat antara menteri dengan komisi DPR yang bersangkutan.

       b. sejarah undang-undangnya, yang diselidiki maksud pembentuk undang-undang pada waktu membuat undang-undang.

4. Penafsiran Sistematis (dogmatis)

       Susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lannya baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain.

       Misalnya Asas Keseimbangan dalam KUHP

5. Penafsiran Nasional

       Penafsiran menilik sesuai dengan sistem hukum yang berlaku misalnya tidak terdapat dalam undang-undang yang bersangkutan dapat dilihat pada tata urutan yang lebih tinggi.

6. Penafsiran Teleologis

       sama artinya dengan penafsiran dengan menginga maksud dan tujuan undang-undang itu, ini penting disebutkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang tetap sama saja.

7. Penafsiran Ekstensip

       memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukan

8. Penafsiran Restriktif

       Penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu, misalnya “kerugian” tidak termasuk kerugian yang tidak berwujud seperti sakit cacat dan sebagainya.

9. Penafsiran Analogis

       Memberi tafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi ibarat (kiyas) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga sesuatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut misalnya : “menyambung” aliran listrik dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik

10. Penafsiran a contarario (menurut peringkaran)

       Suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang, dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditaik kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang termaksud atau dengan kata lain berada diluar pasal tersebut.

Pembidangan Ilmu Pengetahuan Hukum

1.      Hukum Tertulis

            Hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan.

2.   Hukum Tidak Tertulis

                  Hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis, namum berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan disebut juga dengan Hukum Kebiasaan

Macam-macam Pembagian Hukum

a.    Menurut sumbernya

                a. Hukum Undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan

                b. Hukum Kebiasaan (adat) yaitu hukum yang      terletak didalam peraturan-peraturan kebiasaan         (adat)

                c. Hukum Traktat yaitu hukum yag ditetapkan      oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian         antara negara (traktat)

                d. Hukum Yurisprudensi yaitu hukum yang           terbentuk karena keputusan hakim

2. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi

       a. Hukum tertulis

         * Hukum tertulis yang dikodifikasi

         * Hukum tertulis tak dikodifikasi

       b. Hukum tak tertulis (Hukum Kebiasaan)

         (sudah diberikan dalam penjelasan     kodifikasi)

3. Menurut tempat berlakunya

       a. Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara

       b. Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional

       c. Hukum Asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain

       d. Hukum Gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotannya

4. Menurut waktu berlakunya

       a. Ius Constitutum (Hukum Positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu dalam artiaan Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.

       b. Ius Constituendum

       yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

       c. Hukum Asasi (Hukum Alam) yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa didunia, hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.

5. Menurut Cara Mempertahankannya

       a. Hukum Material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan contohnya : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang

       b. Hukum Formal

       Yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya Hakim memberi putusan, Contohnya Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Koneksitas, Hukum Acara Peradilan Anak, Hukum Acara Peradilan Militer.

6. Menurut Sifatnya

       a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan  bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak

       b. Hukum yang mengatur (hukum pelengkap)

       yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian

7. Menurut wujudnya

       a. Hukum obyektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu, hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.

       b. Hukum subyektif yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih, Hukum subyektif disebut juga HAK

8. Menurut Isinya

       a. Hukum Privat (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.

       b. Hukum Publik (Hukum Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warganegara)

Hukum Sipil & Hukum Publik

1.         Hukum Sipil (Hukum Perdata & Hukum Dagang)

                a. Jika diartikan secara luas maka hukum perdata itu adalah sebagian dari Hukum Sipil

                b. Jika diartikan secara sempit, maka hukum perdata itu adalah sama dengan hukum sipil

                c. Dalam Asing

a.       Hukum Sipil = Privaatrecht atau Civielrecht

b.      Hukum Perdata + Burgelijkrecht

c.       Privaatrecht arti luas ( Burgelijkrecht &                           handelsrecht)

2. Hukum Publik (Hukum Negara)

       a. Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan  susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian negara

       b. Hukum Administrasi negara yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat dan perlengkapan negara

       c. Hukum Pidana

         yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.

       d. Hukum Internasional

         a. Hukum Perdata Internasional

         B. Hukum Publik Internasional.