BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ketidakberdayaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan berbagai jenis sistem lainnya telah memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi yang bernuansa syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mandiri, bukan diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya.Sistem ekonomi syariah sebagai solusi alternatif dalam mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dewasa ini
Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang ,kelompok orang ,badan usaha yang berbadan hokum atau tidak berbadan hokum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain:bank syari‘ah,lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah,obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah,sekuritas syariah, pembiayaan syariah,pegadaian syariah,dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.
Penegasan adanya prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merupakan salah satu yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan lain yang menonjol adalah mengenai penyelesaian sengketa. Dalam perjalanan sejarah penyelesaian sengketa bank syariah, setidaknya ada tiga lembaga yang mempunyai kompetensi untuk menanganinya yaitu arbitrase, peradilan umum dan peradilan agama. Dua lembaga terakhir merupakan lembaga peradilan yang seringkali disebut dengan litigasi, sedangkan satu lembaga lain adalah proses di luar pengadilan (non litigasi).Dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (=sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (al-shulh), arbitrase (altahkim),dan peradilan (al-qadha).Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128 dan QS al-Hujarat
(49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di
antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensiekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap palingbaik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa
al-shulh khair); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shluh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-shulh sayyid al-ahkam).
(49): 9, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa (berselisih) melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk menyelesaikan perselisihan di
antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensiekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap palingbaik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (wa
al-shulh khair); di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa shluh adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (al-shulh sayyid al-ahkam).
Pasal 55 UU Perbankan Syariah sebagai undang-undang menentukan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, namun demikian UU perbankan syariah secara eksepsional memberikan kewenangan lain melalui perjanjian, dimana sengketa perbankan syariah dapat ditangani dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tumbuh pesat di Indonesia, seperti
perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya obligasi dan
reksadana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro
syariah, dll.Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas
dalam ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang
ekonomi syariah.Jika terjadi perselisihan antara para pihak, selama ini kasusnya selama
ini diselesaikan di Pengadilan Umum, atau Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan
Agama. Artinya, sebelum keluarnya UU No 3/2006, tentang Peradilan Agama perkara-
perkara yang menyangkut peralihan harta atau kebendaan dan perjanjian yang bersifat
bisnis masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dikarenakan kewenangan
Pengadilan Agama masih sangat terbatas. Pasal 49, UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama hanya menentukan bidang-bidang tertentu saja yang menjadi
kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama, yaitu bidang: Perkawinan,
Kewarisan (yang meliputi juga wasiat dan hibah) dan Wakaf dan Shadaqah. Karena itulah
UU Nomor 7/1989 diamandemen pemerintah dan DPR dengan Undang-Undang yang
baru yakni UU No 3/2006. Dalam pertimbangan amandemen Undang-Undang tersebut
disebutkan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena itu perlu
lakukan amandemen.Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.
perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya obligasi dan
reksadana syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, lembaga keuangan mikro
syariah, dll.Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas
dalam ekonomi syariah, maka sangat dimungkinkan terjadinya sengketa hukum di bidang
ekonomi syariah.Jika terjadi perselisihan antara para pihak, selama ini kasusnya selama
ini diselesaikan di Pengadilan Umum, atau Badan Arbitrase Syariah, bukan Pengadilan
Agama. Artinya, sebelum keluarnya UU No 3/2006, tentang Peradilan Agama perkara-
perkara yang menyangkut peralihan harta atau kebendaan dan perjanjian yang bersifat
bisnis masih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dikarenakan kewenangan
Pengadilan Agama masih sangat terbatas. Pasal 49, UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama hanya menentukan bidang-bidang tertentu saja yang menjadi
kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama, yaitu bidang: Perkawinan,
Kewarisan (yang meliputi juga wasiat dan hibah) dan Wakaf dan Shadaqah. Karena itulah
UU Nomor 7/1989 diamandemen pemerintah dan DPR dengan Undang-Undang yang
baru yakni UU No 3/2006. Dalam pertimbangan amandemen Undang-Undang tersebut
disebutkan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, karena itu perlu
lakukan amandemen.Pada pasal 49 point i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.
Amandemen ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untukmenangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan diPengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syari’ah.
Pengadilan Negeri bisa disebut sebagai Pengadilan konvensional. Maka sangat aneh, jika masalah syariah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syariah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis
di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata
yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW), kitab Undang-Undang hokum sipil Belanda yang dikonkordansi keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak
tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi
dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW.Secara
historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi)
ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik Penjajah yang
secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia
Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya,
sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang
sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa
pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.Amandemen ini memang dirasakan
sangat penting, mengingat perkembangan lembaga keuangan syari’ah bergerak cepat,
seperti perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal syari’ah, lembaga keuangan
mikro syariah (BMT), pergadaian syari’ah, dsb. Selama ini, banyak kasus sengketa
ditangani oleh Basan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sesuai dengan akad di
lembaga keuangan syariah. Nasabah dan lembaga perbankan harus
memilih lembaga Basyarnas untuk menyelesaikannya sesuai akadnya. Setiap draft kontrak syariah telahmemuat klausul Basyarnas. Keharusan ke Basyarnas karena belum dikeluarkannya UUNo3/2007. Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang tersebut, harus dibuka peluang
seluas-luasnya kepada Pengadilan Agama untuk mengadilinya, sehingga tidak menjadi
monopoli Basyarnas.
Pengadilan Negeri bisa disebut sebagai Pengadilan konvensional. Maka sangat aneh, jika masalah syariah diselesaikan secara konvensional, bukan secara syariah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen UU No 7/1989 ini, penegakkan hukum kontrak bisnis
di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata
yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW), kitab Undang-Undang hokum sipil Belanda yang dikonkordansi keberlakuannya di tanah Jajahan Hindia Belanda sejak
tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi
dalam praktek formalitas hukum di masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW.Secara
historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi)
ini telah lama memudar dari perangkat hukum yang ada akibat politik Penjajah yang
secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahannya, Hindia
Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan maupun di lembaga-lembaga keuangan lainnya,
sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku Ke tiga BW (Burgerlijk Wetboek) yang
sudah diterjemahkan. Sehingga untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa
pedoman teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan.Amandemen ini memang dirasakan
sangat penting, mengingat perkembangan lembaga keuangan syari’ah bergerak cepat,
seperti perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal syari’ah, lembaga keuangan
mikro syariah (BMT), pergadaian syari’ah, dsb. Selama ini, banyak kasus sengketa
ditangani oleh Basan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), sesuai dengan akad di
lembaga keuangan syariah. Nasabah dan lembaga perbankan harus
memilih lembaga Basyarnas untuk menyelesaikannya sesuai akadnya. Setiap draft kontrak syariah telahmemuat klausul Basyarnas. Keharusan ke Basyarnas karena belum dikeluarkannya UUNo3/2007. Tetapi setelah keluarnya Undang-Undang tersebut, harus dibuka peluang
seluas-luasnya kepada Pengadilan Agama untuk mengadilinya, sehingga tidak menjadi
monopoli Basyarnas.
Dengan keluarnya UU No 3/2006, kasus sengketa ekonomi
syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kecuali para pihak sepakat diselesaikan
melalui lembaga arbitrase. Satu hal lagi yang menjadi catatan penting adalah masalah
eksekusi. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri,
bukan Pengadilan Agama (Syariah). Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13 menyebutkan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah merupakan hal yang sangat menarik untuk di kaji oleh karena itu maka kami membuat judul” Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia”.
syariah harus diselesaikan di Pengadilan Agama, kecuali para pihak sepakat diselesaikan
melalui lembaga arbitrase. Satu hal lagi yang menjadi catatan penting adalah masalah
eksekusi. Selama ini eksekusi keputusan arbitrase dilakukan oleh Pengadilan Negeri,
bukan Pengadilan Agama (Syariah). Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13 menyebutkan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah merupakan hal yang sangat menarik untuk di kaji oleh karena itu maka kami membuat judul” Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas supaya pembahasan menarik tetapi tetap pada topik bahasan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama?.
2. Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Negeri /Umum?.
3. Bagaiamana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Non Litigasi
BAB II.PEMBAHASAN
Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip under the authority of law. Namun berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHPdt, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah).
Sumber Hukum Ekonomi Syariah:
1. Sumber Hukum Acara :
a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
b. HIR untuk wilayah jawa dan Madura
c. RBG untuk wilayah luar jawa dan Madura
d. BW dalam Buku IV tentang pembuktian pasal 1865-pasal 1993
e. WvK dalam staablat 1847 no 23
2. Sumber Hukum Materiil Ekonomi Syariah:
a. Nash Al Quran
b. Nash Al Hadist
c. Peraturan Perundang-undangan
d. Fatwa Dewan Syariah Nasional
e. Akad perjanjaian ( Kontrak )
f. Adat Kebiasaan
g. Yurisprudensi.
A.Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama
Dalam era reformasi hingga saat ini, telah terjadi tiga kali perubahan terhadap Pasal-pasal dalam UUD 45. Salah satu perubahannya terdapat pada Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, dalam lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal ini sangat jelas mengamanatkan untuk menyatukan semua lembaga peradilan di bawah satu atap di Mahkamah Agung. Perubahan UUD 45 mengharuskan adanya perombakan dan perubahan terhadap Kekuasaan Kehakiman untuk disesuaikan dengan UUD 45. Perubahan tersebut dimulai dengan diubahnya UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 3 dengan UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 yang kemudian diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan peradilan di lingkungan masing-masing. Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut dikatakan, susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan UU tersendiri. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut, dibentuklah UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan TUN dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta UU Peradilan Militer.
Perluasan Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini ”. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam. Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No.3 tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 adalah “ Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ”.
Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini. Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.
Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:
a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas,
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam”Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk:
1. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun
Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :
a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan
c. Wakaf dan shadaqoh
Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari’ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal syari’ah, dan pegadaian syari’ah. Perkembanagan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syari’ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama Yaitu :
1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan
b. Kewarisan
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Shadaqah
h. Infaq, dan
i. Ekonomi syari’ah
Dalam penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah :
a. Bank syari’ah
b. Asuransi syari’ah
c. Reasuransi syari’ah
d. Reksadana syari’ah
e. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
f. Sekuritas syari’ah
g. Pembiayaan syari’ah
h. Pegadaian syari’ah
i. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah
j. Bisnis syari’ah, dan
k. Lembaga keuangan mikro syari’ah
2. Diberikan tugas dan wewenag penyelesaian sengketa hak milik atau keperdataan lainnya.
Dalam pasal 50 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain daalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Demi terbentuknya pengadilan yang cepat dan efesien maka pasal 50 UU No.7 tahun 1989 diubah menjadi dua ayat yaitu : Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khususnya mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49. Tujuan diberinya wewenang tersebut kepada Pengadilan Agama adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan aadanya sengketa hak milik atau keperdataan lainnya tersebut yang sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Peradilan Agama
Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi UU No.3 Tahun 2006 dapat dimakanai sebagai politik hkum ekonomi syariah dengan cara memperluas kewenangan Pengadilan Agama.Dalam hal ini Peradilan agama memiliki kewenagan untuk menyelesikan sengketa ekonomi syariah secara ligitasi atau peradilan formal.Amandemen tidak hanya memperluas kewenagan ,tetapi juga memberikan ruang lingkup yang jelas tentang sengketa ekonomi tidak hanya sebatas masalah perbankan saja ,tetapi meliputi lembaga keuangan mikro syariah,asuransi syariah,reasuransi syariah,reksadana syariah,obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah menengah syariah,sekuritas syariah,pembiayaan syariah,pegadaian syariah,dana pensiun lembaga keuangan syariah.
Dengan di syahkannya Kompilasi Hukum ekonomi syariah dengan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) No.2 Tahun 2008 dan di Undangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada tanggal 16 juli 2008 mendapat perhatian dari masyarakat pencari keadilan berkaitan dari persoalan ekonomi syariah yang di cantumkan dalam undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah berkenaan dengan penyelesaian sengketa Perbankan syariah.Pasal 55 UU No.21 tahun 2008 menyatakan :
1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Ketentuan pasal 55 ayat ( 1 ) tersebut di atas adalah sejalan dengan pasal 49 huruf I Undang-undang No.3 tahun 2006 yang menyebutkan kewenangan Pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan syariah.Penjelasan pasal 55 ayat ( 2 ) menyatakan : yang di maksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad ‘adanya upaya sebagai berikut :
a. Musyawarah
b. Mediasi
c. Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional ( Basyarnas ) atau Lembaga arbitrase lain; dan /atau
d. Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.
Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan
Tingkat Pertama
1. Gugatan/Permohonan
2. Jawaban/Rekonpensi
3. Replik/jawaban Rekonpensi
4. Duplik/Replik Rekonpensi
5. Duplik Rekonpensi
6. Pembuktian
7. Kesimpulan
8. Putusan
9. Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum banding dari yang dikalahkan).
Tingkat kedua (Banding)
1. Memori Banding yang dibuat Pembanding/kuasanya
2. Kontra Memori Banding yang dibuat Terbanding/kuasanya
3. Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum Kasasi dari yang
dikalahkan)
Tingkat Kasasi
1. Memori Kasasi yang dibuat Pemohon Kasasi/kuasanya
2. Kontra Memori Kasasi yang dibuat Termohon
Kasasi/kuasanya.
4. Eksekusi dan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi.
B. Penyelesaian sengketa Ekonomi syariah Melalui pengadialan negeri /umum
Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.
Kewenangan Absolut Pengadilan
Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Yahya Harahap, pembagian ligkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara (state court system) di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi (separation court system based on jurisdiction). Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan diversity jurisdiction, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan subject matter of jurisdiction, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:
a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga).
b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah.
c. Peradilan Tata Usaha Negera berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
d. Peradilan Militer yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perkara pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.
Kewenangan Relatif Pengadilan
Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (actor sequitur forum rei). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.
Persoalannya adalah, bagaimana jika seorang tergugat memiliki beberapa tempat tinggal yang jelas dan resmi. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan ke salah satu PN tempat tinggal tergugat tersebut. Misalnya, seorang tergugat dalam KTP-nya tercatat tinggal di Tangerang dan memiliki ruko di sana, sementara faktanya ia juga tinggal di Bandung. Dalam hal demikian, gugatan dapat diajukan baik pada PN di wilayah hukum Tangerang maupun Bandung. Dengan demikian, titik pangkal menentukan PN mana yang berwenang mengadili perkara adalah tempat tinggal tergugat dan bukannya tempat kejadian perkara (locus delicti) seperti dalam hukum acara pidana.
Dalam hal suatu perkara memiliki beberapa orang tergugat, dan setiap tergugat tidak tinggal dalam suatu wilayah hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat. Kepada penggugat diberikan hak opsi, asalkan tergugat terdiri dari beberapa orang dan masing-masing tinggal di daerah hukum PN yang berbeda.
Jika tergugat terdiri lebih dari satu orang, dimana tergugat yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok (debitur principal) sedangkan tergugat lain sebagai penjamin (guarantor), maka kewenang relatif PN yang mengadili perkara tersebut jatuh pada PN yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok tersebut.Opsi lainnya adalah gugatan diajukan kepada PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, yaitu dengan patokan apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Agar tidak dapat dimanipulasi oleh penggugat, tidak diketahuinya tempat tinggal tergugat itu perlu mendapat surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Misalnya, surat keterangan dari kepala desa.
Jika obyek gugatan mengenai benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada PN yang daerah hukumnya meliputi benda tidak bergerak itu berada. Jika keberadaan benda tidak bergerak itu meliputi beberapa wilayah hukum, maka gugatan diajukan ke salah satu PN atas pilihan penggugat. Namun jika perkara itu merupakan perkara tuntutan ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pasal 1365 KUHPerdata yang sumbernya berasal dari obyek benda tidak bergerak, maka tetap berlaku asasactor sequtur forum rei (benda tidak bergerak itu merupakan “sumber perkara” dan bukan “obyek perkara”). Misalnya, tuntutan ganti rugi atas pembaran lahan perkebunan.
Dalam perjanjian, terkadang para pihak menentukan suatu PN tertentu yang berkompetensi memeriksa dan mengadili perkara mereka. Hal ini, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bisa saja dimasukan sebagai klausul perjanjian, namun jika terjadi sengketa, penggugat memiliki kebebasan untuk memilih, apakah PN berdasarkan klausul yang ditunjuk dalam perjanjian itu atau berdasarkan asas actor sequtur forum rei. Jadi, domisili pilihan dalam suatu perjanjian tidak secara mutlak menyingkirkan asas actor sequitur forum rei, dan tergugat tidak dapat melakukan eksepsti terhadap tindakan tersebut.
C.Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui ARBITRASE
1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI )
Dalam suatu hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya.Untuk menyelesaikan sengketa ada beberapa cara yang bisa dipilih, yaitu melalui negosiasi, mediasi, pengadilan dan arbitrase.Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999:“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”Dalam Pasal 5 Undang-undang No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa:”Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.”
Dengan demikian arbitrase tidak dapat diterapkan untuk masalah-masalah dalam lingkup hukum keluarga. Arbitase hanya dapat diterapkan untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha, arbitrase merupakan pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan merekaLembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.
Biasanya dalam kontrak bisnis sudah disepakati dalam kontrak yang dibuatnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kemudian hari di antara mereka. Usaha penyelesaian sengketa dapat diserahkan kepada forum-forum tertentu sesuai dengan kesepakatan. Ada yang langsung ke lembaga Pengadilan atau ada juga yang melalui lembaga di luar Pengadilan yaitu arbitrase (choice of forum/choice of jurisdiction). Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (choice of law). Dasar hukum pemberlakuan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Adapun ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat obyektif yang dipahami dalam pasal 1320 KUH Perdata, maupun syarat subyektif dan syarat obyektif yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini didasarkan bahwa arbitrase itu merupakan kesepakatan yang diperjanjikan dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak tersebut. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari’ah, dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.
Sebagian besar di negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi yang timbul akibat wanprestasi terhadap kontrak-kontrak yang dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Indonesia yang merupakan bagian dari masyarakat dunia juga telah memiliki lembaga arbitrase dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat dengan BANI. Keberadaan BANI ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Adapun tujuan didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu, keberadaan BANI di samping berfungsi menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Oleh karena BANI dibentuk untuk kepentingan masyarakat Indonesia, maka BANI harus tunduk kepada hukum Indonesia. Selama ini praktek arbitrase banyak diatur dalam HIR, khususnya pasal 377 HIR yang menyebutkan bahwa arbitrase dibenarkan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dengan tetap berpedoman sebagaimana tersebut dalam buku ketiga Rv, dengan hal ini dapat diketahui bahwa secara yuridis formal hanya Rv yang diakui sebagai hukum positif arbitrase, dan tertutup kemungkinan untuk memilih dan mempergunakan institusi atau peraturan yang terdapat dalam Rv. Namun keberadaan BANI telah menerobos sifat tertutup Rv tersebut dengan memberlakukan beberapa peraturan lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang meratifikasi ICSID dan KEPRES Nomor 34 Tahun 1981 yang meratifikasi New York Convention 1059, sehingga ketentuan yang menentukan Rv sebagai satu-satunya aturan hukum yang mengatur arbitrase sudah dipakai lagi. Dengan demikian sejak berdirinya BANI dibolehkan mendirikan institusi arbitrase permanent yang dilengkapi oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atau hak opsi mempergunakan aturan Rv atau aturan lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam ADR yang lain, tujuan didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan tepat dalam sengketa-sengketa perdata yang berkaitan dengan perdagangan, industri dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Selain dari itu, keberadaan BANI di samping menyelesaikan sengketa, ia juga dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Meskipun ada perbedaan yang cukup signifikan dengan tugas-tugas pengadilan, tetapi proses ajudikasi BANI tetap berpedoman kepada peraturan prosedur secara khusus. Secara garis besar prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut ini, yakni :
1) Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk.
2) Apabila perjanjian arbitrase ada klausula yang mengatakan bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase, maka klausula tersebut dianggap telah mencukupi. Dengan hal tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari.
3) Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI dan menyelesaikan serta memutus sengketa.
4) Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.
5) Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
6) Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya.
7) Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.
8) Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil.
9) Biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase ditetapkan dengan peraturan bersama antara BANI dan Pengadilan Negeri yang bersengketa. Meskipun sudah ada putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI, kebanyakan para pihak tidak puas terhadap putusan tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar perkara yang telah diputus oleh arbiter BANI masih tetap diajukan kepada Pengadilan secara litigasi.
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
Perkembangan bisnis umat Islam berdasar syari’ah semakin menunjukkan kemajuannya, maka kebutuhan akan lembaga yang dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi atau mungkin terjadi dengan perdamaian dan prosesnya secara cepat merupakan suatu kebutuhan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Adapun tujuan dibentuk BAMUI adalah pertama : memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain, kedua : menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Syarat utama untuk menjadi arbiter tunggal atau arbiter majelis diantaranya adalah beragama Islam yang taat menjalankan agamanya dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan tugasnya arbiter harus mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin dan apabila usaha ini berhasil, maka arbiter membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan memenuhi perdamaian tersebut. Jika perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaannya, dengan cara para pihak membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan saksi-saksi atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum mengajukan keterangannya ia harus disumpah terlebih dahulu. Azas pemeriksaan sidang arbitrase bersifat tertutup dan azas ini tidak bersifat mutlak atau permanen, akan tetapi dapat dikesampingkan jika atas persetujuan kedua belah pihak setuju sidang dilaksanakan terbuka untuk umum. Kepentingan pemeriksaan secara tertutup ini adalah menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak.
Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib mentaati keputusan tersebut, para pihak harus segera mentaati dan memenuhi pelaksanaannya. Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 dan 639 Rv, yakni Pengadilan Negeri memiliki peranan yang penting dalam memberikan exequatur bagi putusan arbitrase. Oleh karena itu, BAMUI harus menyesuaikan diri dengan tata hukum yang ada, khususnya jangkauan kewenangannya, karena sengketa yang diputus oleh BAMUI itu bukanlah perkara yang didalamnya termuat campur tangan pemerintah atau bukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Wakaf dan Hibah sebagaimana tersebut dalam 616 Rv, yang pada perkara ini ada Pengadilan yang mengurusnya. Mengingat bahwa tidak semua masalah dapat dieksekusi oleh Pengadilan, maka BAMUI membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan, industri, keuangan dan jasa yang dikelola secara Islami. Supaya putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang bersengketa.
3.Badan Arbitrase Syariah Nasional ( BASYARNAS )
Badan Arbitrase syariah Nasional ( BASYARANAS ) sesuai dengan pedoman dasar yang di tetapkan oleh MUI adalah lembaga Hakam yang bebas otonom dan independent tidak boleh di campuri kekuasaan oleh pihak-pihak manapun.BASYARNAS adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN ( Dewan Syariah Nasional ),LPPO ( Lembaga Pengkajian pengawasan Obat-obatan dan makanan ),YDDP ( Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).
Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagaiberikut :
1.UndangUndang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menurut Undang-UndangNo, 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yangdipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusanmengenai sengketa tertentu.
2.SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK. Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang BadanArbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional(BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syariah) satu-satunyadi Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketamuamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan,industri, jasa dan lain-lain.
3.Fatwa DSNMUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional MajelisUlama Indonesia (DSNMUI) perihal hubungan muamalah ( perdata)senantiasadiakhiri dengan ketentuan : "Jika salah satu pihak tidakmenunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantarakeduabelah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui BadanArbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melaluimusyawarah".Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturanprosedur yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain : permohonan untukmengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian,pembuktian dan saksisaksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilanputusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan,pelaksanaan putusan (eksekusi),
III. KESIMPULAN
Dari uraian pembahasan di atas, sampailah pada beberapa kesimpulan sesbagai berikut :
1. Penyelesaian sengketa Ekonomi syariah seharusnya dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah yang dilakukan di Pengadilan Negeri dalam hal sengketa Ekonomi syariah hendaknya hanya merupakan hal-hal yang bersifat darurat apabila penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan dengan prinsip syariah.
3. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.Dengan adanya arbitrase yang berprinsip syariah merupakan pilihan tepat dalam penyelesaian sengketa dalam Ekonomi syariah.
BAB.IV DAFTAR PUSTAKA
Suyud Margono,ADR dan Arbitrase,Proses Pelembagaan dan aspek Hukum ,Ghlia Indonesia ,Jakarta,2000
Mughits,Abdul ,Kompilasi hokum syariah dalam al-Mawarid,edisi,XVIII,2008
Ramdhon Naning,Penyelesaian Sengketa dalam Islam ( Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional dan kewenangan Pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi syariah ,dalam Journal Varia advokat,VI,2008
